KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KAWASAN ASEAN

BAB I
PENDAHULUAN
Negara-negara yang sedang berkembang di ASEAN,menempatkan investasi di bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas kebijaksanaan-kebijaksanaan negaranya. Prioritas yang antara lain diletakkan pada sector pendidikan tersebut, didasari oleh suatu keyakinan mendalam, bahwa perkembangan-perkembangan sector-sektor lain banyak ditentukan oleh variable pendidikan rakyatnya,
Semenjak tahun 1960-an, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumandangkan dekade awal-awal perkembangannya, masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang, termasuk yang berada di kawasan ASEAN, ternyata belum dapat terpecahkan. Pertambahan penduduk dunia sendiri secara demigrafis sulit diredakan; dan bahkan anehnya yang demikian inilebih banyak terkonsentrasi di negara-negara berkembang termasuk ASEAN. Dari jumlah penduduk 2500 jutajiwa tahun 1950, menjadi 4000 juta jiwa dalam tahun 1975. Diproyeksikan , penduduk dunia pada tahun 2000 bisa mencapai 5800 juta jiwa dengan tetap di Negara-negara berkembang.
Problema di bidang kependudukan tersebut, masih juga dibarengi dengan keyataan belum terpecahkannya masalah mendasar antara lain seperti kemiskinan, perumahan dan pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkannya sudah sering kali dilakukan, tetapi terpecahkannya secara merata kepada seluruh atau sebagian besar masyarakat masihlah belum sesuai dengan yang diharapkan.
Problema-problema yang secara khusus berkaitan dengan kebijaksanaan pendidikan meliputi: problema pokok bagi pengambil kebijaksanaan, problema khusus yang dihadapi oleh perencana pendidikan dan problema-problema khusus yang yang dihadapi oleh administrator pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A.      Pengertian Kebijakan
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.
James Anderson menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (policy demands), keputusan-keputusan kebijakan (policy decisions), pernyataan-pernyataan kebijakan (policy statements), hasil-hasil kebijakan (policy outputs), dan dampak-dampak kebijakan (policy outcomes). Kebijakan pendidikan merupakan pengejewantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya (Bakry, 2010).
B.       Problema Pengambil Kebijaksanaan
Problema pertama yang dihadapi oleh pengambil kebijaksanaan pendidikan di Negara-negara ASEAN adalah demokratisasi  pendidikan. Semenjak deklarasi Karachi Plan pada tahun 1960, demokratisasi pendidikan untuk negara-negara berkembang tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Di tingkat global dapat diestimasi, bahwa masih da sekitar 814 juta orang dwasa yang buta huruf dan masih ada sekitar 123 juta anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Diantara Negara-negara ASIA Tenggara, tingkat buta huruf masih besar, terutama di Negara Thailand yang masih sekitar 15%dari usia sekolahnya. Universlisasi dan demokratisasi pendidikan masih mengalami  hambatan.
Problema kedua yang dihadapi oleh para pembuat kebijaksanaan pendidikan adalah keadilan pendidikan. Bahkan term keadilan sendiri masih menjadi problema, oleh karena belmum  dapat disepakatinya term tersebut dalam memecahkan maslah-maslah pendidikan. Masih diperdebatkan , keadilan yang bagaimanakah yang dipersepsi adil oleh semua kalangan? Ketidakkadilan atau kekurangadilan pendidikan masih menjadi problema dapat diindikasikan dari belum samanya kesempatan yang dibetikan kepada peserta didik tersebut, bias dimanfaatkan secara sama oleh mereka. Anak-anak di daerah pedesaan, umumnya tidak dapat mengenyam pendidikan sebermutu anak perkotaan. Anak-anak perkotaan yang secara ekonomis mampu lebih dapat menikmati fasilitas pendidikan  yang baik dibandingkan dengan anak-anak perkotaan yang kurang atau tidak mampu. Di daerah-daerah pedesaan, umumnya seklah-sekolah kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, tenaga profesionalismenya juga kurang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Wajar jika hasil dan output pendidikan di daerah pedesaan ini juga masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah perkotaan.
Problema ketiga yang dihadapi oleh pengambil kebijaksanaan pendidikan Negara-negara berkembang khususnya di kawasan ASEAN adalah efisiensi. Meskipun hal ini  bukan masalah bagi negra-negara kaya, tetapi bagi Negara-negara miskin terasa sekali. Dengan segala keterbatasan sumber, baik sumber yang bersifat manusiawi yang berkualitas maupun sumber-sumber lain, Negara ini tidak bias mengunakan secara efisien sumber-sumber tersebut ke dalam perumusan, perencanaan dan pembuatan kebijaksanaannya. Banyak sekali eksperimentasi telah dilakukan berkaitan dengan problema efisiensi ini bisa terpecahkan sesuai dengan yang diharapkan.
Problema keempat yang dihadapi oleh pengambil kebijaksanaan pendidikan adalah relevansi. Di dalam dunia yang serba berubah secara melesat,di mana tuntutan, aspirasi dan harapan senantiasa meningkat dan juga berubah, persoalan relevasi pendidikan  utamanya denga n lapangan kerja, masih menjadi problema yangtak kunjung terselesaiakan. Oleh karena itu, penyusunan program-program yang mendesak dan berkaitan langsung dengan dunia pekerjaan dipandang sangat mendesak.
Dari tahun ke tahun, jumlah angkatan kerja terdidik atau yang baru saja lulus dari lembaga pendidikan semakin banyak, sementara jumlah lapangan kerja yang tersedia, sebagai akibat dari penggunaan mesin-mesin yang dimaksudkan untuk mengadakan realisasi, menjadi sangat terbatas. Tawaran alternatif dalam bentuk pendidikan kewirausahaan kiranya patut didengar oleh para pembuat kebuijaksanaan, oleh karena dari para kewirausahawan inilah banyak dibuka lapanngan-lapangan kerja baru  yang dapat menampung mereka yang rendah tingkat kemandiriannya.
C.    Problema yang dihadapi oleh Perencana Pendidikan
Di tingkat pendidikan yang lebih mikro, para perencana pendidikan umumnya dihadapkan pada problema spesifik sebagai akibat dari problema-problema pokok sebelumnya, antara lain:
1.      Model penyampaian yang harus dipilih berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan problema-problema demokratisasi pendidikan, efektivitas, efisiensi dan relevansi pendidikan.
2.      Masalah lain yang juga berkaitan dengan model penyampaian adalah masalah inovasi dan teknologi pendidikan. Penelitian yang lebih sistematis dalam persoalan ini membantu memperjelas sejumlah isu dan masalah-masalah di dalam penerapan model-model penyampaian yang berbeda. Banyak yang diselenggarakan oleh INNOTECH seperti sekolah pamong (Instructional Management by Parent, Community, and teachers) dan RIT (Reduced Instructional Time) yang dilakukan di Thailand yang berusaha mengembangkan model-model penyampaian pengajaran yang efektif dan efisien.
3.      Inovasi dan usaha penemuan tentang carara-cara produksi yang efisien, dalam realitasnya berkaitan erat dengan kendala-kendala tentang keuangan.
4.      Hambatan-hambatan keuangan berhubungan dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Pendidikan dipandang sebagai alat bagi perkembangan masyarakat yang diharapkan mempunyai dampak peningkatan pendapatan nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan sumber-sumber yang memadai bagi perkembangan pendidikan.
5.      Masalah spesifik lain yang dihadapi oleh para perencana pendidikan adalah pendayagunaan personel dan fasilitas bagi pencapaian hasil yang maksimal. Terutama jika hal demikian ini dikaitkan dengan terbatasnya sumber-sumber yang dimiliki oleh Negara-negara tersebut. Karena itu, para perencana barangkali juga perlu memberikan rekomendasi kepada para pelaksanan, terutama yang menyangkut alternatif-alternatif dan cara-cara inovatif yang harus ditempuh. Proyek-proyek inovasi pendidikan yang berada di bawah naungan INNOTECH telah banyak memberikan hasil sebagaimana yang dikehendaki dan oleh karena itu dapat dicontoh dan dikembangkan.
6.      Masalah lain yang juga dihadapi oleh para perencana pendidikan adalah hubungan antara pendidikan dengan perencanaan sosial ekonomi. Ini terjadi oleh karena segala hal yang berkaitan dengan usaha pendidikan tidak cepat diketahui hasilnya., sementara persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat menuntut cepat diketahui hasilnya.
            Berkaitan dengan hal tersebut, keterlibatan sektor swasta sangat diminta, agar dapat menjembatani kebutuhan realistis diunia pendidikan. Sebagai contoh, di beberapa Negara kawasan ASEAN ini, industri-industri besar dituntut memberikan pelatihan kepada pegawainya sendiri, atau kalau tidak demikian, mereka diharapkan memberikan dukungan dan menunjang secara meteril terhadap pelatihan pegawai-pegawai mereka yang dilakukan di lembaga pendidikan.
D.      Problema Spesifik yang Dihadapi oleh Administrator Pendidikan
            Ada lima masalah khusus yang dihadapi oleh administrator pendidikan berkaitan dengan  kebijaksanaan pendidikan di kawasan Negara-negara ASEAN ini. Tiga diantaranya berhubungan dengan organisasi, manajemen dan evaluasi. Dua masalah lainnya berkaitan dengan latihan dan pembinaan guru serta buku teks dan media belajar. Problema tersebut antara lain:
1.      Masalah yang berkaitan dengan organisasi, khususnya organisasi pendidikan adalah misalnya saja ukuran sekolah pada tingkatan-tingkatanyang berbeda. Bahkan juga termasuk ukuran kelas.
2.      Masalah manajerial yang dihadapi administrator berhubungan dengan masalah organisasi sekolah. Jika masalah organisasi sekolah dicontohkan di atas adalah mengenai ukuran sekolah, maka administratot akan menghadapi masalah jika sekolah tersebut berukuran besar dengan siswa lebih dari kapasitas. Misalkan saja, 2000 siswa.
3.      Di sisi lain, adanya tuntutan pelatihan ketenagaan secara massal memerlukan manajemen yang khusus. Sebab, hal demikian berkaitan dengan penggunaan media-media pengajaran yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah siswanya. Perlu ada efisiensi sistem penjadwalan.
4.      Masalah yang berkaitan dengan evaluasi terutama berkaitan dengan pencapaian domain ialah domain kognitif, afektif dan psikomotoris. Titik tekan diantara ketiganya seringkali menjadi perdebatan, oleh karena tidak ada ketentuan baku mengenai domain yang menjadi titik tekan.
5.      Masalah latihan dan pembinaan guru  berkaitan dengan tugas seorang administrator dalam merancang sistem penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan segala tuntutan kehidupan yang serba berubah dan terus bergulir maju.
Sementara itu, masalah yang berkaitan dengan buku pelajaran dan media pengajara, menyangkut kesesuaianya dengan kebutuhannya. Inovasi pendidikan, sedikit maupaun banyak berkaitan dengan masalah tersedianya buku dan media pengajaran. Sungguhpun demikian, keseluruhannya tersebut masih bergantung pada interaksi antar manusia yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, administrator haruslah banyak memikirkan dan mengupayakan agar interaksi antar manusia ini tidak terabaikan dalam merancang sistem pengajaran.
BAB III
PENUTUP
Dari hasil pembahasan di atas, kebijakan pendidikan merupakan pengejewantahan dari visi dan misi pendidikan bernuansa esensi manusia berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Di kawasan ASEAN banyak sekali terdapat masalah pendidikan yang berbagai macam, misal pada penempatan sektornya. Penempatan sektor pendidikan pada salah satu skala prioritas tersebut diarahkan pada upaya-upaya inovatif di bidang pendidikan. Sebab telah lama disadari, bahwa persoalan-persoalan masyarakat di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan sendiri, tidak memadai lagi dipecahkan dengan cara-cara yang tradisional. Padahal, kecenderugan masyarakat sendiri, termasuk yang berada di sektor pendidikan adalah menggunakan pendekatan-pendekatan tradisional dan konservatif. Diperlukanrekayasa global, bagaimana agar inovasi d bidang pendidikan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, dan bahkan dapat meluas ke sektor-sektor lainnya melalui kebijaksanaan pendidikan.
Dengan demikian, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para pengambil kebijakan, perencana pendidikan, dan administrator pendidikan guna memperbaiki mutu pendidikan di kawasan ASEAN.
DAFTAR RUJUKAN
Fuadi, Kamal. 2012. Kebijakan dan Analisis Kebijakan. (Online), (http://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/), diakses 27 Januari 2013.
Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. (Online), (http://www.ft.unm.net/medtek/Jurnal_Medtek_Vol.2_No.1_April_2010/Amiinuddin%20Bakry.pdf), diakses 28 Januari 2013.

Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s